NUAITY NEWS, Jakarta – OJK Authority (OJK) mencatat bahwa kinerja asuransi ária masih tumbuh dari Agustus 2024. Sektor ini telah menerbitkan sumbangan RP17,63 triliun. Hasil ini meningkat 2,90% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (tahun/yoy).
Asuransi, kewajiban dan pensiun CEO (PPDP) OJK OGI Prastomiyono mengatakan pada saat peralatan asuransi Syariah negara itu mencapai Rp45,75 triliun rp. Nilai ini sekitar 5%sebagai alat di seluruh bidang asuransi komersial.
“Syariah mencapai 45,75 triliun rp pada waktu itu, atau hanya 5,01% dari total perangkat asuransi,” kata Ogi dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (10/10/2014).
Data OJK menunjukkan bahwa semua aset dalam industri asuransi komersial telah mencapai RP912,78 triliun rp, yaitu 2,42% Agustus 2024.
Dia menjelaskan bahwa di Indonesia, untuk mempercepat peningkatan ARIA, OJK merilis pemisahan atau regulasi Unit Bisnis Syariah (UUS). Menurut pesanan, perusahaan asuransi harus meluncurkan UUS pada bulan Desember 2026. OGI menjelaskan bahwa salah satu bea spin-off UUS adalah untuk mempromosikan pengembangan asuransi harga. Ini diharapkan dapat meningkatkan penetrasi asuransi Islam, mengingat potensi pasar Indonesia yang sangat besar.
OGI mengatakan bahwa “ini juga harus didukung oleh mengembangkan produk dan kontrak yang mendasari produksi produk. Sebaliknya, pengembangan pasar investasi harus didorong untuk mendukung pertumbuhan spin-off baru untuk mengoptimalkan fungsi investor institusional.”
Sejauh ini, OJK telah mencatat bahwa ada 29 UU di sekitarnya dengan menciptakan perusahaan asuransi pecah. Sementara 12 UUS mengalihkan pendapat unit Syariah. “OJK terus memantau implementasi program untuk melindungi kepentingan pemegang obligasi dan mendukung peningkatan industri asuransi Syariah,” kata OGI.
Dalam kutipan dari POJK 11, 2023, asuransi UUS dipisahkan oleh dua cara. Pertama, saat membuat perusahaan asuransi Swarce baru atau perusahaan sub -asuransi baru, hasil pemisahan UUS ditransfer setelah transfer perusahaan asuransi perusahaan ke perusahaan asuransi Syariah atau perusahaan resume baru sebagai hasil dari memisahkan unit Syariah.
Kedua, seluruh kasus unit Syariah diarahkan ke perusahaan asuransi Syariah atau perusahaan sub -asuransi Syariah, yang telah menerima lisensi bisnis. Saat memisahkan UU, perusahaan asuransi dan sub -asuransi harus memenuhi persyaratan.
Ketentuan tersebut termasuk TABAR dan dana investasi dari peserta UUS setidaknya 50% dari total nilai dana asuransi, dana Tibar dan dana investasi peserta di perusahaan induknya.
Selain itu, modal minimum UUS telah mencapai setidaknya 100 miliar RP di persatuan perusahaan asuransi Syariah. Sementara itu, di unit Syariah, modal minimum dengan perusahaan sub -asuransi dengan 200 miliar rp.
Periksa berita dan artikel lain di Google News dan WA
Leave a Reply