NUAITY NEWS, JAKARTA – Anggota Komisi Kamar Perwakilan (DPR) telah meminta Jasa Keuangan (OJK) untuk mengetahui pendanaan dana nanti (BNPL) pendanaan perusahaan dengan pinjaman buruk atau pendanaan efektif (NPF).
Andrew Eddy Seuteo, perwakilan House of Commission XI dari Partai Pertempuran Demokrat Indonesia (PDIP) Eastern Java v Dapil Vaction, membandingkan perusahaan pendanaan yang dibayarkan oleh pinjaman untuk berinvestasi dalam pinjaman P2P.
Sebagai konteks, kredit buruk atau TWP90 Investree terus tumbuh sejak dapat meningkat pada tahun 2013.
TWP90 terus meningkat menjadi 16,44%, sebelum izin bisnis dibatalkan oleh OJK 2024. 21 Oktober
“BNPL seharusnya tidak mengizinkan acara seperti investasi. Jika kita melihat, pengguna Indonesia suka berada di atas bagian -bagian. Jumlah utang telah meningkat,” kata Rapat Komisi Perwakilan Anderas dan Ketua Dewan OJK, Senin (18/18/2024).
Andreas juga menekankan bagaimana tren sekarang meningkatkan jumlah pembiayaan keuangan digital. Dia mempertanyakan kecenderungan untuk membayar kembali pinjaman dan kapasitas masyarakat.
“Pendanaan berdasarkan itu tumbuh dari semua. Itu perlu diperhitungkan. Jika semua hutang, bagaimana cara melunasinya? Dapatkah Anda melihat dalam pendapatan,” kata Andreas.
Sementara itu, Tommy Kurniawan, anggota Dewan Perwakilan Group Partai Nasional (PCB) West Java v, meminta OJK untuk menyelidiki potensi risiko BNPL.
“Di masa depan, ini adalah studi tentang cara merawat masalah studi atau tidak. Karena itu tidak lagi terlihat, jadi jika ada masalah, kita dapat melunakkannya,” kata Tommy.
NPF BNPL Finance Company sejak September 2024 berada dalam posisi 2,60%yang aman. Namun, dalam sebulan 2024. Daout naik dari 2,52%.
Sementara itu, perusahaan pembiayaan BNPL telah didanai sejak September 2024.
Berdasarkan pembiayaan untuk jumlah utama, sebagian besar berasal dari segmen komunitas, termasuk kategori bisnis lain atau tidak produktif, diikuti oleh segmen bisnis mikro.
Periksa berita dan artikel lainnya di Google News dan King Channel
Leave a Reply