NUAITY NEWS, MALANG – Jumlah penderita autis diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya akibat perubahan gaya hidup, sehingga sebaiknya pemerintah menyikapinya dengan kebijakan yang merawat anak-anak tersebut.
Ruvina Abdul Karim, direktur klinis Penawar Special Learning Centre (PSLC) Malaysia, mengatakan pemicu anak autis antara lain faktor genetik, orang tua lanjut usia yang mengalami komplikasi saat hamil, stres orang tua, penggunaan gadget, dan polusi udara.
“Jumlah kasus bunuh diri anak dengan pemicu serupa diperkirakan meningkat setiap tahunnya,” ujarnya.
Di Malaysia, katanya, 9.000 anak didiagnosis menderita autisme setiap tahunnya, dan pemerintah di sana merespons dengan baik melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung.
Saat ini jumlah anak autis di Indonesia mencapai 2,4 juta jiwa.
Oleh karena itu, tegasnya, kenyataan tersebut memerlukan respons pemerintah dalam bentuk kebijakan yang bersifat mandiri. Misalnya saja adanya ruang pendidikan yang memfasilitasi anak autis, menambah jumlah tenaga pengajar, meningkatkan keterampilan tenaga pengajar, dan memberikan ruang bagi tumbuh kembang anak autis.
“Ingat, sebagian besar anak autis adalah anak yang cerdas, hanya saja mereka mengalami kesulitan pada bidang tertentu, seperti bicara dan komunikasi,” ujarnya.
Penelitian menunjukkan bahwa 80% anak autis dapat menjalani kehidupan yang baik.
Oleh karena itu, dia menekankan agar tidak ada stigma sosial terhadap anak yang melakukan bunuh diri.
Konferensi Autisme Malang 2024, ditegaskan Ruvina, untuk mengatasi permasalahan anak autis di Indonesia. 3.000 orang termasuk orang tua, guru, aktivis dan dokter berpartisipasi dalam program yang diadakan pada tanggal 3-5 Oktober. Psikolog dari Yogyakarta, Malang, Jakarta dan lainnya melalui YouTube dan offline.
Dikatakannya, melalui acara ini para peserta mendapat informasi mengenai anak-anak berkemampuan khusus, khususnya anak autis.
Selanjutnya data peserta MAS tahun 2024 akan diserahkan kepada pemerintah agar tindak lanjutnya berdasarkan kebijakan pemerintah.
Katanya, “Kemudian pemerintah yang mengontrol apakah mereka perlu diberdayakan, itu tanggung jawab pemerintah” (K24).
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel
Leave a Reply