Nuaityt, Jakarta Pejabat (PNS) Badan Kerja Sama Ekonomi (Kemenko Ekonomi) atau Badan Kerjasama Ekonomi tersenyum penuh. Bahkan, porsi aktivitas mereka (tukin) meningkat 100% pada tahun 2025.
“Iya hampir sama (kenaikan tukin 100 persen),” kata Airlangga sambil mengacungkan jempol saat ditanya wartawan apakah permintaan kenaikan tukin sudah disetujui, di kantor administrasi perekonomian. Kamis (03/10/2024).
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Perusahaan (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, penghitungan kenaikan izin kerja bukan soal banyak indikator yang ingin dicapai, melainkan perusahaan PANRB juga mengkajinya. fungsi masing-masing K/L.
“Karena tahun ini kita ubah indikatornya agar tidak lagi berdasarkan pengelolaannya, tapi dampaknya sehingga ada K/L BPR yang meningkat, ada pula yang turun pada tingkat indikator dampaknya, yaitu kemiskinan, inflasi dan sistem digital,” kata MenPANRB. Apakah biaya pendidikan PNS di Kementerian Keuangan masih naik?
Sementara itu, belum jelas apakah jumlah pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan bertambah atau tidak. Pihaknya mengaku belum membicarakan hal itu dengan Kementerian Keuangan.
“Tidak (masalah tukini tidak kami bahas dengan Kementerian Keuangan), kami hanya berbicara dengan Kementerian Persatuan dan Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Tukin merupakan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang besarnya berdasarkan hasil penilaian kinerja dan profesional.
Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Pelayanan Umum Negara Nomor.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Perusahaan (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyetujui kenaikan izin kerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Anas mengatakan, pada akhirnya Kemenhub mengurangi dari 300 lebih soal menjadi 9 soal, guna memperbaiki penilaian Biro (RB).
“Kementerian Migrasi (meningkat) karena selain kepatuhan, Kementerian Migrasi juga menyederhanakan persyaratan dari 300 lebih menjadi 9 persyaratan yang sudah dipenuhi,” kata Anas saat ditemui di Kantor Pusat Kerjasama Ekonomi. Agen. Perekonomian di Jakarta. , Kamis (03/10/2024).
Sebelumnya, permintaan Menteri Perhubungan untuk menaikkan tukin ditolak karena Kementerian Perhubungan saat itu banyak mengajukan permohonan sehingga tidak memenuhi syarat reformasi birokrasi yang mengarah pada kinerja. Namun, PANRB menyetujui permohonan tersebut karena memenuhi persyaratan. Percaya pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sosial
Anas mengatakan, banyak menteri yang rutin mengunjunginya dan meminta kenaikan izin kerja (tukin) di perusahaannya. Salah satunya Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Pasalnya, sistem pemerintahan elektronik (EPS) menjadi salah satu elemen penting dalam penilaian kinerja suatu instansi.
Untuk lebih jelasnya, izin kerja merupakan izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang nilainya bergantung pada hasil penilaian kinerja profesional dan profesional. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Pelayanan Umum Negara Nomor.
Leave a Reply