NUAITYT

Media Berita Terupdate Aktual & Terpercaya

Media Asing Soroti Larangan Penjualan iPhone 16 di Indonesia

NUAITY NEWS, JAKARTA – iPhone 16 belum bisa dijual di Indonesia karena peraturan pemerintah.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut iPhone 16 “masih” ilegal diperjualbelikan di Indonesia.

Situasi ilegal ini diberikan pada iPhone 16 karena Apple tidak memenuhi komitmen tingkat divisi internal (TKDN) dalam proses investasi.

Aturan hukum penjualan iPhone 16 juga disorot media asing seperti Blomberg dan GSMArena.

Artikel yang dimuat GSMArena pada Senin (28/10), menyebutkan iPhone dilarang dijual di Indonesia karena komitmen Cupertino yang berinvestasi lebih dari Rp 1,71 triliun (US $ 109 juta) untuk penelitian dan pengembangan untuk instalasi lokal ah . tidak terisi. .

Berdasarkan angka terbaru, Apple sejauh ini telah menginvestasikan Rp 1,48 triliun ($95 juta), memaksa Kementerian Perindustrian Indonesia untuk berhenti menerbitkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk iPhone 16 dan Apple Watch Series 10, tulisnya. Artikel GSMArena berjudul “Indonesia Larang Penjualan dan Penggunaan iPhone 16 Series”.

Financial Times juga menyoroti aturan penjualan iPhone 16, menulis bahwa “banyak pelanggan akan terpengaruh.”

Dalam artikel bertajuk “Larangan iPhone 16 di Indonesia Lebih Merugikan Konsumen Dibandingkan Apple”, mereka juga menjelaskan alasan mengapa iPhone 16 tidak bisa dijual.

Selain komitmen investasi, pemerintah Indonesia juga menggalakkan kebijakan “Made in Indonesia” untuk menarik lebih banyak investasi asing sehingga menyulitkan perusahaan untuk mengimpor produk.

“Larangan ini terjadi pada saat yang tidak menguntungkan bagi Apple. Penjualan iPhone sedang bertumbuh di Indonesia, mencapai 40% pasar ponsel pintar “premium”, termasuk perangkat yang harganya lebih dari $600,” tulis Financial Times.

Pihaknya kemudian menyoroti data penjualan smartphone di Indonesia yang pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan kuartal sebelumnya.

Meski demikian, pasar iPhone di Indonesia tidak sebesar negara Asia lainnya seperti China. Namun kebijakan seperti ini dinilai lebih merugikan konsumen lokal dibandingkan membantu perekonomian.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *