NUAITY NEWS, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) membeberkan 2 permintaan khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dilantik sebagai Asisten Presiden pada 2016.
Permintaan pertama, BKS diminta meningkatkan konektivitas transportasi udara, darat, dan air.
Pesan kedua menyerukan agar BKS memberdayakan pemangku kepentingan transportasi dan memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Selama delapan tahun mendampingi Jokowi, Kabinet Kerja 2014–2019 [sejak 2016], dan Kabinet Indonesia Maju 2019–2024, BKS mengaku belum bisa merespons sepenuhnya dua pesan Jokowi tersebut.
Bukan karena gagal, BKS menegaskan kesempurnaan tidak pernah ada karena Indonesia ingin terus maju.
“Tentunya hidup, bekerja, beradaptasi selalu menjadi cita-cita. Saya akui belum tuntas. Karena kesempurnaan tidak pernah terjadi,” kata BKS saat peluncuran buku biografi ‘BKS: Dari Bawahan Menjadi Menteri’ Gramidia. Indonesia Raya, Jakarta, Sabtu (19/10/2024).
BKS meninggalkan beberapa penilaian. Kekhawatiran pertama adalah keselamatan sektor transportasi di Indonesia. Kedua, ambisi Indonesia untuk mengadaptasi transportasi kendaraan listrik ramah lingkungan di dalam negeri, yang masih memerlukan komitmen kuat dari pemerintah.
BKS mencontohkan pemerintah China yang memiliki komitmen kuat di sektor tersebut sehingga ekosistem mobil listrik akan luas dalam waktu kurang dari 10 tahun, berbeda dengan Indonesia yang menurutnya masih belum kompatibel.
Penilaian lainnya, kemacetan di kota-kota besar di Indonesia masih belum bisa ditangani oleh pemerintahan baru.
Namun BKS bangga sekali belum selesai karena setidaknya zamannya memberikan “benih” bagi Kemenhub untuk terus melanjutkan setelah pensiun.
“Sekarang kita sudah mulai, Jerman membantu KRL di Surabaya. Bank Dunia membantu BRT [Bust Rapid Test] di Medan dan Bandung. Jerman sedang mempelajari beberapa lokasi yang bisa digunakan,” kata BKS.
Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel
Leave a Reply