NUAITY NEWS, JAKARTA – Pusat Kajian Ekonomi dan Hukum (Celios) menilai rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memotong subsidi energi dan mengubah alokasi subsidi BBM menjadi bantuan keuangan langsung (BLT) memerlukan reformasi.
CEO Celios Bhima Yudhistira mengatakan perlunya mempertimbangkan peralihan dari program subsidi BBM ke BLT karena tidak semua penerima BLT dan pengguna subsidi BBM tergolong miskin.
“Sebenarnya di antara mereka yang menggunakan subsidi BBM ada juga yang berpendapatan rendah. Bhima, Jumat (10 April 2024), mengatakan, “Maksud saya, subsidi BBM tidak tepat sasaran sehingga membuat kelas menengah bergantung pada pembelian subsidi BBM.”
Oleh karena itu, jika BLT sebagai pengganti subsidi BBM hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, Bhima khawatir kelas menengah bisa jatuh miskin akibat pencabutan subsidi BBM karena mereka tidak didefinisikan sebagai miskin.
“Kami khawatir jika cakupan BLT dibatasi untuk mengurangi subsidi BBM, maka akan terjadi kerugian yang signifikan terhadap daya beli,” ujarnya.
Mengenai apakah ada pilihan lain, yakni pembatasan subsidi BBM, Bhima menilai jika kebijakan tersebut dibiarkan tanpa kompensasi finansial bagi masyarakat kelas menengah, maka akan menimbulkan sejumlah masalah.
“Hal ini bisa mengakibatkan semakin miskin, berkurangnya pangan rumah tangga, UMKM bahkan pengucilan dari berbagai sektor usaha,” kata Bhima.
Diberitakan sebelumnya, presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berencana mengurangi subsidi energi dan mengubah sistem distribusi ke bantuan keuangan langsung.
Kepala penasihat ekonomi Prabowo, Burhanuddin Abdullah, mengatakan pemerintahan baru dapat menghemat anggaran hingga 200 triliun dengan mendistribusikan subsidi energi yang ditargetkan.
“Kami ingin meningkatkan informasi agar dukungan berupa bantuan keuangan dapat diberikan langsung kepada keluarga yang berhak. Itulah yang akan kami lakukan,” kata Burhanuddin seperti dikutip kantor berita Reuters, Jumat (27 September 2024 ).
Ia mengatakan, dalam anggaran pendapatan negara (APBN) 2025, pemerintah mengeluarkan dana sebesar 3,621 triliun naira. Namun sebagian besar akan digunakan untuk membayar tagihan dan kewajiban lainnya.
Oleh karena itu, menurut Burhanuddin, penyediaan anggaran diperlukan untuk menyediakan dana bagi program-program pemerintahan baru.
Simak berita dan artikel lainnya di Google Berita dan saluran WA.
Leave a Reply