NUAITY NEWS, Jakarta – Menghitung hari hingga berakhirnya masa kepemimpinan Joko Widodo dan pelantikan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, nilai warisan utang pemerintahan berikutnya semakin bertambah. Termasuk utang luar negeri pemerintah (ULN) yang berfluktuasi sepanjang tahun.
Cadangan devisa seringkali habis untuk melunasi utang luar negeri pemerintah. Misalnya, pembayaran utang luar negeri pemerintah akan mengurangi cadangan devisa Indonesia menjadi $149,9 miliar pada September 2024, turun dari $150,2 miliar pada bulan sebelumnya.
Lantas, berapa sebenarnya jumlah utang luar negeri pemerintah?
Melihat Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi September 2024 yang menjelaskan situasi utang Juli, RI memiliki utang luar negeri sebesar $414,33 miliar.
Sebanyak 194,3 miliar dolar AS merupakan utang luar negeri. Artinya, ULN pemerintah mendominasi mencakup 46,89% dari total ULN. Sisanya merupakan utang luar negeri kepada perbankan dan swasta di Indonesia.
Jika menggunakan nilai tukar rupiah hari ini terhadap dolar AS sebesar Rp15.681, maka ULN pemerintah sebesar Rp3.046,8 triliun.
Dibandingkan posisi utang luar negeri pemerintah AS pada akhir tahun 2023 yang senilai $196,64 miliar, angka tersebut melemah pada Juli 2024.
Secara statistik, utang pemerintah jangka pendek, atau utang dengan jangka waktu kurang dari satu tahun, tercatat sebesar $34 juta pada Juli 2024. Sedangkan sisanya merupakan utang jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.
ULN pemerintah meliputi pinjaman dan surat utang berupa Surat Berharga Negara (SBN). AS merupakan negara dengan SBN internasional terbesar yakni $82,97 miliar. Sedangkan SBN dalam negeri bernilai $49,9 miliar.
Sedangkan utang dalam bentuk kredit mencakup utang bilateral, komersial, dan multilateral sebesar US$61,4 miliar.
Pinjaman ini masing-masing berjumlah $16,53 miliar, $7,9 miliar, dan $36,97 miliar. Total utang pemerintah
Di sisi lain, total utang pemerintah (dalam dan luar negeri) mencapai Rp8.461,93 triliun berdasarkan buku APBN edisi September 2024 yang menampilkan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah hingga Agustus 2024.
Hingga akhir Agustus 2024, kepemilikan SBN lokal didominasi oleh investor lokal dengan kepemilikan saham sebesar 85,5%. Sementara asing hanya memiliki 14,5% SBN dalam negeri, termasuk kepemilikan pemerintah asing dan bank sentral.
Pada pemerintahan pertamanya tahun depan, Prabowo berencana menambah utang baru sebesar Rp775,9 triliun untuk membiayai APBN.
Pada saat yang sama, Prabowo juga akan menghadapi masa peminjaman yang akan mencapai puncaknya dalam tiga tahun ke depan. Hal ini merupakan dampak banyaknya hutang yang timbul selama pandemi Covid-19.
Saat ini, pemerintah akan membayar di muka dengan menerbitkan SBN pada pemerintahan awal atau tahun anggaran 2025 yang diusung Prabowo, meski tahun anggaran belum dimulai.
Harap dicatat bahwa pembayaran di muka hanya dapat dilakukan sebelum atau selama kuartal keempat tahun fiskal ini. Misalnya, pembayaran tahun 2025 akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2024, atau Oktober-Desember 2024.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel
Leave a Reply